Banda Aceh(Humas)---Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian AgamaRepublik Indonesia menggelar  Indentifikasidan Pemetaan Masalah Haji di Aceh.

Kegiatandigelar Kemenag pusat ini dalam rangka indentifikasi dan pemetaan masalah hajipada pelaksanaan ibadah haji dalam negeri, berlansung dari 13 s.d 15 Februari2023 di Asrama Haji Embarkasi Aceh.

KakanwilKemenag Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg resmi membuka kegiatan tersebut, Senin sore(13/2), turut hadir pembukaan Kepala Sub Direktorat Advokasi Haji DirektoratBina Haji, Haryanto, Kabid PHU Kanwil Drs H Arijal MSi dan Kepala UPT AsramaHaji Aceh, Drs H Ali Amran Abas, MM.

Pesertanyaterdiri dari Kepala Kemenag kabupaten/kota se-Aceh.

Padakesempatan itu, Kakanwil Kemenag Aceh sekaligus menjadi narasumber danmenyampaikan Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Aceh.

Iqbal mengatakan secara berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2019 jemaah haji Aceh berjumlah4.393 orang. Jumlah ini terjadi sebelum Covid-19 melanda negeri. 

“Namun tahun2020 dan tahun 2021, seluruh Jemaah haji dunia tidak diberangkatkan menunaikanibadah haji ke Arab Saudi, akibat pandemi dan larangan dari pemerintah ArabSaudi. Pasca pandemi, perdana tahun 2022, Jemaah haji dapat berangkat sekitar50 persen, dengan jumlah Jemaah 1.999 orang,” kata Iqbal.

DanAlhamdulillah, tahun 2023 ini mendapat kuota haji penuh untuk Provinsi Aceh,yakni 4.393 jemaah. Tentu kita bersyukur atas anugerah ini, lanjut Iqbal.

Ia jugamenjelaskan waiting list Jemaah haji Aceh mencapai 134.013 orang, dengan masatunggu 32 tahun.

Menurutnya,profil waiting list Jemaah haji Aceh lebih banyak perempuan, dengan jumlah58.60 persen. Sementara Jemaah laki-laki 41.40 persen.

Ia jugamemaparkan  tentang living cost dankomponen BPIH pada musim haji 1444 H/2023 M.

“Kita berdoatahun ini, pemberangkatan hingga pemulangan Jemaah haji Indonesia berlangsungdengan lancar dan tertib, sesuai dengan RPH yang telah diterbitkan KementerianAgama melalui Dirjen PHU, tentu dengan usaha kerja keras, koordinasi danikhtiar kita semua secara bersama-sama.” kata Iqbal.

Iqbal jugamengingatkan semua Kakankemenag di Aceh untuk pro-aktif melakukan sosialisasiterkait aturan baru perhajian, termasuk tentang rencana kenaikan biaya hajitahun 2023.

“Kita harusmenjadi filter, dan kooperatif. Jangan malah terjebak dengan hoaks yang beredardengan cepat,” ajaknya.

Kebijakanformulasi komponen BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji)  yang disampaikan Menteri Agama adalah untukkemaslahatan dan kemanfaatan  yang lebihberkeadilan bagi seluruh calon jemaah baik yang akan berangkat maupun yangbelum, dan harus menunggu masa antrian, lanjutnya lagi.

Sementara KepalaSub Direktorat Advokasi Haji Direktorat Bina Haji, Haryanto mengapresiasi danmenyatakan iktikad baik dari jajaran Kanwil Kemenag Aceh dalam berikhtiarmemberikan layanan haji dan umrah bagi Jemaah di Aceh.

“Yang kitalakukan, adalah untuk memberikan layanan terbaik dan memuaskan bagi Jemaah haji,mulai dari embarkasi, di Arab Saudi hingga Debarkasi,” ucap Haryanto.

Sebab itu,Haryanto mengajak jajaran dan Kemenag Aceh dibawah Komando Kakanwil Dr Iqbaluntuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah daerah dan lintas sektorterkait, jelang pemberangkatan Jemaah haji tahun 2023.

Iamenyebutkan, Kemenag punya peran penting dalam perhajian, dan RPH menjadipedoman bagi kita semua di pusat dan daerah dalam menuntaskan dan menyukseskanpenyelenggaran ibadah haji.

Kabid PHU DrsH Arijal MSi mengatakan, menghadapi musim haji tahun ini, jajarannya saat inisedang mempersiapkan berbagai kebutuhan dan skema mitigasi pemberangkatan Jemaahhaji, melalui koordinasi hingga ke tingkat kab/kota di Aceh.

Ia jugamenjelaskan tentang seleksi PPIH yang telah dilakukan, demi mewujudkan layananyang maksimal. Kita perhatikan juga pelayanan Petugas Penyelenggara Ibadah  Haji (PPIH) Indonesia di Arab Saudi punsemakin meningkat dengan kualitas pelaksanaan ibadah haji.

Untuk itu, Arijal menekankan agar pelayanan haji kepadajamaah pada tahun 2023 bisa dipertahankan dan ditingkatkan dengan predikat yanglebih memuaskan.[]

[aceh.kemenag.go.id/Humas Aceh]