Banda  Aceh (Humas) - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI,  Prof H Hilman Latief MA Phd, meminta jajaran pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh ikut memberikan Edukasi ke jemaah haji dan umrah.

Hal ini disampaikan Hilman Latief ketika bersilaturrahmi dengan ASN Kanwil Kemenag Aceh dalam kunkernya di Bumi Serambi Mekkah, di aula Kanwil, Jum'at 11 Maret 2022.

Hilman menyampaikan bahwa haji dan umrah menjadi berita yang paling disoroti dan menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pegawai Kementerian Agama khususnya dibidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dan UPT. 

"Bicara haji dan umrah selalu menjadi isu utama, tentu ini menjadi PR yang harus kita selesaikan bersama, banyak pertanyaan seputar haji yang perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan informasi jangan sampai terjadi hatrick (tidak memberangkatkan jemaah haji untuk ketiga kalinya), oleh karena itu perlu adanya koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak, " ujarnya. 

Dua tahun sejak tahun 2020 dan 2021, Indonesia tidak memberangkatkan haji dikarenakan pandemi dan umrah pun sempat mengalami buka tutup hingga akhirnya kembali normal 8 Januari 2022. Dari data Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) jemaah haji yang menunggu antrian sekitar 5,2 juta jemaah. 

"Banyaknya jemaah haji yang menunggu pertanyaannya apakah kita diamkan saja jemaah haji sampai waktunya mereka berangkat?," tanya dia. 

Sebagai pegawai yang langsung bersentuhan dengan jemaah sudah sewajarnya mampu menyampaikan edukasi kepada jemaah haji. 

"Masa tunggu di Aceh rata-rata 31 tahun dengan jumlah jemaah 130.588 jemaah, dari jumlah ini PHU bisa bersinergi dalam hal pelayanan haji dan umrah yang langsung bersentuhan dengan jemaah bisa dengan memanfaatkan media sosial seperti intagram, facebook, tiktok dan lainnya,” papar Hilman. 

Hilman mengakui sampai saat ini belum mengetahui secara resmi berapa kuota haji yang didapatkan Indonesia, namun dia optimis penyelenggaraan haji untuk Indonesia akan ada. 

"Kami belum mendapatkan kepastian dari Arab Saudi berapa kuota haji, semua masih tahap finalisasi dan mohon jadikan narasi bersama untuk memberikan semangat kepada jemaah yang mungkin sebagian kehilangan motivasi dan emosional, untuk itu kita perlu sapa jemaah, saya ingin kita bersama bersinergi memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji dan umrah," harap Hilman. 

Kakanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg menyambut baik pesan dari Dirjen, dan mengajak jajarannya untuk pro aktif melakukan sosialisasi dan edukasi terkait haji dan umrah di Aceh.
Iqbal menjelaskan di Aceh, sejak tahun pertama terjadinya Corona dan pembatalan keberangkataan jamaah haji, Kemenag Aceh telah aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui berbagai kegiatan dan media sosial terkait Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah haji dan Penyelenggaraan Ibadah haji, guna adanya pemahaman yang utuh dan pelaksanaan protokol kesehatan.

Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya KMA 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah terutama dalam menjaga kemashlatan calon Jemaah haji.

Selain itu, ia menyebutkan 393 warga provinsi paling barat Indonesia itu sudah berangkat menunaikan ibadah umrah di tengah pandemi covid-19. 

"Alhamdulillah, sampai saat ini masyarakat Aceh yang sudah berangkat ibadah umrah sebanyak 393 jamaah," katanya. 

Dikatakannya, Aceh sejak tahun 2020 telah memiliki 5 Gedung Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang dibangun bersumber dari SBSN.

"Kelima gedung dimaksud, yaitu PLHUT Kemenag Aceh Besar dan Aceh Singkil dibangun tahun 2020. Dan tahun 2021 rampung 3 PLHUT, yakni Aceh Tengah, Kota Langsa dan Aceh Utara, ditambah lagi dengan adanya gedung Asrama Pemondokan di Asrama Haji," katanya.

"Harapan kami Bapak Dirjen, ke depan dapat ditambah dan semakin banyak pembangunan gedung pelayanan bersumber SBSN dibangun di Aceh," ucap Iqbal.[]