Kamis, 17 November 2016, 09:24

Usia Nikah dan Perlindungan Anak

Oleh. Muhammad Yani, S.Ag., MA.Hk **

Ada dilematis bagi orang yang mampu untuk menikahi gadis belia dengan alasan menjunjung tinggi sunnah Rasulullah. Di lain sisi yang bersangkutan harus menghadapi kenyataan hukum yang ada. Orang ini ternyata harus berhadapan dengan hukum yang diberlakukan negara yang melarang melakukan pernikahan dengan anak usia dini apa pun alasan yang melatarbelakanginya.

Menurut catatan Taheer Mahmud dalam bukunya Personal Law in Islamic Countries, dari 30 negara yang manyoritas penduduknya muslim di seluruh dunia dewasa ini, tidak semuanya beragama resmi Islam.

Dalil
Hadis Nabi saw yang yang diriwayatkan Bukhari-Muslim No. 69 (1442) menyatakan susuilah anak dalam masa 2 tahun dan ajarilah ia cara memanah dan berenang. Dan cukurlah rambutnya dalam usia 9 tahun. Hadis lain, dari Aisyah ra, sesungguhnya Nabi saw menikahi dirinya ketika usianya 6 (enam) tahun, dan menggauli dan hidup bersamanya ketika usianya memasuki 9 tahun. Dalil-dalil ini menunjukkan adanya hak-hak anak dari orang tua sebelum anak beranjak balig/dewasa. Kewajiban orang tua adalah merealisasikan pesan-pesan-pesan dalil ini ke dalam realita kehidupan anak.

Dikatakan Husen Muhammad dalam bukunya Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender, menurut bahwa nikah di bawah umur adalah perkawinan laki-laki atau perempuan sebelum masa baligh, di bawah 17 atau 18 tahun menurut Imam Abu Hanifah, dan kira-kira 15 tahun menurut manyoritas ahli fiqh.

Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh menulis bahwa pengaturan batas minimal usia nikah dlam Islam sangat menghormati hak-hak anak. Islam mengatur proses-proses yang mesti dialami anak sebelum ia balig/dewasa. Pertama, radaah dan kedua hadhanah.

Perlindungan Anak
Menurut Pasal 41 huruf a dan b UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Nafkah anak merupakan kewajiban ayah. Dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami.

Di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010 yang disusun Mahkamah Agung RI dikatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.

Pengalihan pemeliharaan anak tersebut, harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah telah ditetapkan di bawah asuhan isteri. Demikian dikatakan di dalam buku tersebut.

Selanjutnya, pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anak, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat yang berwenang (jaksa).

Usia Nikah
Dikatakan Tahir Mahmood, Indonesia termasuk Negara yang mayoritas penduduknya muslim (muslim mayority country) yang agak terlambat di dalam menerapkan hukum keluarga di dalam bentuk hukum perundangan. Negara-negara lain seperti Mesir telah menerapkannya sejak tahun 1874 seperti adanya UU No. 25 Tahun 1920 dan UU No. 25 Tahun 1929. Maroko juga telah menerapkannya sejak 1957 dan tahun 1958 di dalam Mudawwanat al-Ahwal al-Shakhsiyah atau Kumpulan Hukum Keluarga, yang biasa dikenal dengan Mudawwana. Bahkan India juga telah menerapkannya sejak tahun 1939 yang berupa Undang-undang Pemutusan Perkawinan Tahun 1939. Selain itu Republik Federal Nigeria telah meperkenalkan hukum monogami perkawinan dengan undang-undang perkawinan tahun 1914. Demikian juga sejumlah Negara yang manyoritas penduduknya muslim lainnya.

Menurut Tahir, beda dengan negara muslim lainnya, Indonesia menerapkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia yang mengatur bahwa batas usia minimal usia nikah bagi laki- laki (male) adalah 19 tahun dan bagi wanita (female) 16 tahun.

Selain itu, terkait batas minimal usia nikah, Indonesia telah mengundangkan di dalam BAB XIV KHI tentang Pemeliharaan Anak. Di dalam Pasal 98 dikatakan: (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan; (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan; dan (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban trsebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu ( KHI BAB XIV Pasal 98 ayat 1 s.d. 3 yang mengatur tentang Pemeliharaan Anak).

Dapat disimpulkan, bahwa konsep usia nikah adalah masalah ijtihadi yang lahir dari hasil interpretasi ulama, terhadap nash (al-Quran dan Hadits) yang menjelaskan tentang usia nikah. Produk Ijtihad ini kemudian diadopsi para ulama dan dilegalisasi untuk mengatasi masalah keadilan dalam masalah usia nikah sehubungan dengan kematanagna anak.

Dengan demikian ada perbedaan-perbedaan ringan terkait dengan nikah di berbagai mazhab fiqh. Indonesia telalah mengundangkan batas minimal usia nikah di dalam BAB XIV KHI tentang Pemeliharaan Anak, dan di dalam UU perkawinan yaitu bekisar anatar 16 sampai dengan 21 tahun. Pengaturan pernikahan di bawah usia ini kerap melibatkan keizinan orang tua dan pengadilan. Di bawah usia 21 tahun memerlukan izin tertulis dari oarang tua. Anak di bawah 16 tahun memerlukan izin tertulis dari Pengadilan. []

** Penghulu Pertama pada KUA Kec. Sukajaya, Kota Sabang; dan Kandidat Doktor Bidang Fiqh Moderen.