Kantor Wilayah

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mempunyai tugas melaksanakan  tugas  dan  fungsi  Kementerian  Agama  dalam  wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh terdiri atas: 


Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha adalah satuan kerja pelayanan yang berada dilevel eselon III pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Bagian ini merupakan unit yang melaksanakan pelayanan secara internal lembaga dan mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, lapor­an serta pelaksanaan urusan keuangan; penge­lolaan urusan kepegawaian; penyu­sun­an peraturan perundangan dan bantuan hukum, serta pelaksanaan bimbing­an kerukunan umat beragama; pelayanan informasi dan hubungan masya­rakat; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perleng­kapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Bagian Tata Usaha memiliki 5 (lima) Sub Bagian, yang bertugas melaksanakan fungsinya, yaitu : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; Sub Bagian Organisasi Tata Laksana, dan Kepegawaian; Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama; Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan Sub Bagian Umum.


Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah (dahulu Mapenda) adalah satuan kerja teknis level eselon III, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah; pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerjasama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.

Implementasi tugas dan fungsi Bidang Pendidikan Madrasah dijabarkan melalui tugas Seksi yang berada dalam lingkup Bidang, yaitu: Seksi Kurikulum dan Evaluasi; Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Seksi Kesiswaan; Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah.


Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren; Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal dan kesetaraan, pendidikan pesantren, dan pendidikan al-Quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren; dan Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Adapun susunan organisasi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren adalah: Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah; Seksi Pendidikan Diniyah Formal dan Kesetaraan; Seksi Pondok Pesantren; Seksi Pendidikan Al-Quran; Seksi Sistem Informasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.


Bidang Pendidikan Agama Islam

Bidang Pendidikan Agama Islam bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem Informasi di bidang Pendidikan Agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Fungsi Bidang PAI adalah: Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama lslam; Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK), dan pengelolaan sistem informasi Pendidikan Agama lslam; dan Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Pendidikan Agama Islam.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang PAI terdiri dari lima seki, yaitu: Seksi Pendidikan Agama Islam Pada PAUD dan TK; Seksi Pendidikan Agama Islam Pada SD/ SDLB; Seksi Pendidikan Agama Islam pada SMP/ SMPLB; Seksi Pendidikan Agama Islam pada SMA/ SMALB/ SMK; dan Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama Islam.


Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah

Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI, nomor 13 Tahun 2012 dalam pasal 27 Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah; Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan dan Pembinaan di bidang Pendaftaran, Dokumen, Akomodasi, Transportasi, Perlengkapan Haji, Penge­lolaan Keuangan Haji, dan Pembinaan Jamaah Haji dan Umrah serta Pengelolaan Sistem Informasi Haji dan Umrah; Evaluasi dan Penyusunan Laporan di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana tersebut dalam pasal 28 terdiri atas: Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji; Seksi Pembinaan Haji dan Umrah; Seksi Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan Haji; Seksi Pengelolaan Keuangan Haji; Seksi Sistem Informasi Haji; dan Kelompok Jabatan Fungsional.


Bidang Urusan Agama Islam dan  Pembinaan Syariah

Bidang Urais dan Binsyar menjalankan fungsi: penyiapan Perumusan Kebijakan Teknik dan Perencanaan di Bidang Urusan Agama Islam dengan Pembinaan Syariah; pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan dan Pembinaan di Bidang Kepenghuluan, Pemberdayaan Kantor Urusan Agama dan keluarga Sakinah, Pemberdayaan Masjid, Produk Halal dan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah Pengelolaan Sistem Informasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; evaluasi dan Penyusunan Laporan di Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariat.

Struktur organisasinya terdiri atas: Seksi Kepenghuluan; Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama; Seksi Kemasjidan; Seksi Produk Halal, dan Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam.


Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf 

Bidang penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf mempu­nyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Fungsi bidang Penais diantaranya: Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf; Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat Islam dan publikasi dakwah,hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah al Qur’an dan al-Hadits, zakat dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi; Evaluasi dan penusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf.

Susunan organisasi bidang penerangan Agama Islam, zakat dan wakaf terdiri atas: Seksi penerangan dan penyuluhan Agama Islam; Seksi Kemitraan umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam; Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Qur’an dal Al Hadits; Seksi Pemberdayaan Zakat; dan Seksi Pemberdayaan Wakaf.


Pembimbing Masyarakat

Pembimbing Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh memiliki 4 Pembimas: Pembimas Kristen, Katolik, Hindu; dan Budha.


Selain organisasi di tingkat provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi  Aceh  membawahi 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota:

  1. Kabupaten Aceh Selatan;
  2. Kabupaten Aceh Timur;
  3. Kabupaten Aceh Barat;
  4. Kabupaten Aceh Besar;
  5. Kabupaten Pidie;
  6. Kabupaten Aceh Utara; 
  7. Kota Banda Aceh;
  8. Kota Sabang;
  9. Kabupaten Aceh Tengah;
  10. Kabupaten Aceh Tenggara;
  11. Kabupaten Aceh Tamiang;
  12. Kabupaten Bireuen;
  13. Kabupaten Simeulue;
  14. Kabupaten Aceh Singkil;
  15. Kabupaten Aceh Barat Daya;
  16. Kabupaten Gayo Lues;
  17. Kabupaten Nagan Raya;
  18. Kabupaten Aceh Jaya;
  19. Kabupaten Bener Meriah;
  20. Kabupaten Pidie Jaya;
  21. Kota Langsa;
  22. Kota Lhokseumawe; dan
  23. Kota Subulussalam. 

Kategori