Usai Dibuka Kakanwil, Guru SMB Ikuti Materi Dirjen dan Disdik

Peny Haji Umrah 12-08-2017 11:08

Banda Aceh (Yakub) --- Usai acara pelantikan tujuh Eselon IV dan Kepala MTsN, yang dilanjutkan dengan rapat di aula Kanwil, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Drs HM Daud Pakeh, membuka kegiatan "Orientasi Guru Sekolah Minggu Buddha (SMB) Tingkat Provinsi Aceh 2017”, Jumat (11/8).

Di depan 40 peserta, yang ikuti acara bagi guru sekolah non formal, yang bertemakan Guru yang Ikhlas Melayani dan Membimbing akan Bahagia itu, juga Kaknwil menyampaikan materi “Kebijakan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh tentang Guru Pendidikan Agama  Non Formal”.

Acara yang akan berakhir Minggu (13/8), yang diprakarsai Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Buddha Kanwil Kemenag Aceh ini, berlangsung di Sei Hotel Gampong Mulia Banda Aceh.

"Mereka antara lain dari Aceh Tamiang, Langsa, Lhokseumawe, Sabang, dan Banda Aceh, dari guru non formal yang selama ini mengajar di luar jam sekolah formal,"  jelas Pembimas Buddha Kanwil Wiswadas SAg MSi.

Saat pembukaan, Kakanwil selain harapkan pada umat beragama akan pentingnya memupuk kerukunan dalam keragaman, juga sampaikan dinamika dan pembangunan pendidikan keagaman di Aceh.

Seusai materi sore bersama Kakanwil, Kasi Kurikulum dan Evaluasi Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) Kanwil Drs Taharuddin MPd, lanjutkan materi “Teknik Evaluasi”.

Diikuti para guru muda dan tua, Kadisdik Aceh Drs Laisani MPd, yang diwakili Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Darmansah SPd MM, sampaikan materi “Kebijakan Disdik tentang Aceh tentang Guru Pendidikan Agama Non Formal”.

Saat materi dan diskusi ini berlangsung, sejumlah pertanyaan dilemparkan, selain pada Kadis Aceh dan kabupaten/kota, juga pada Kankemenag. Di antaranya, tuntutan perlunya form SKHU PAB usai USBN 2016/2017, NUPTK dan sertifikasi, serta SK honorer, yang bisa menyatakan keabsahan dan kemampuan guru itu mengajar.

"Meskipun disebut kata-kata tidak dibayar honor dalam SK, dan tidak diplotkan dana dari provinsi, guru ingin ada surat dari Bupati/Walikota. Karena selama ini, jika ada dana Pemerintah Pusat, pada guru ditanyakan SK," jelas guru dari Kuala Simpang.

Selanjutnya, ada materi kepengawasan dari pengawas Dra Nuzulidar, dalam tema “Perencanaan Pembelajaranr Ada materi “Kebijakan Dirjen Bimas Buddha Aceh tentang Guru Pendidikan Agama Non Formal” bersama Nyoman Suriadarma SPd MPd MPdB.[]

Kategori Pembimas Budha