Rabu, 15 Maret 2017, 16:59

Kakanwil: Rekomendasi Pembuatan Paspor Haji Khusus dan Umrah untuk Melindungi Masyarakat

Banda Aceh (Inmas]---Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. M. Daud Pakeh menyampaikan bahwa Penambahan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi masyarakat dalam pengurusan paspor bagi yang melaksanakan haji khusus dan umrah adalah untuk membantu dan melindungi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Daud Pakeh dihadapan Kakanwil Kemenkumham Aceh dan rombongan di Ruang kerja Kakanwil Kemenag Aceh, Rabu (15/3).

Ada yang berasumsi bahwa penambahan rekomendasi tersebut adalah untuk mempersulit masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, padahal bukan demikian, justru pemerintah bermaksud melindungi masyarakat agar tehindar dari permasalahan yang mungkin akan timbul, seperti gagal berangkat atau penipuan, namun mengingat peraturan tersebut masih baru dan belum tersosialisasi dengan maksimal, maka wajar jika ada masyarakat yang belum memahami manfaatnya., Ujar Daud Pakeh.

Dalam kesempatan yang dihadiri langsung oleh bagian yang menangani proses penyelesaian dokumen perjalanan (paspor), Kakanwil KemenkumHam dan Kakanwil Kemenag Aceh juga mendiskusikan beberapa aturan terkini termasuk ketentuan adanya Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi masyarakat dalam mengurus paspor pada saat akan berangkat haji atau umrah sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Imigrasi Kemenkum dan Ham Nomor IMI.2.GR.01.01.0334 tertanggal 27 Februari 2017 yang diikuti dengan Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : B.7001/DJ.II/HK.00.5/03/2017 tanggal 7 Maret 2017.

Menurut Kakanwil Kemenkum Ham penambahan syarat pembuatan paspor berupa rekomendasi dari Kakankemenag sangat diperlukan guna mengantisipasi penyalah gunaan maksud awal pembuatan dokumen tersebut. Sebagai contoh ada kemungkinan diantara jamaah umrah yang berangkat ke Tanah Suci dengan niat lain seperti mencari pekerjaan dan sebagainya, sehingga dengan adanya rekomendasi dari Kemenag diharapkan akan lebih terkontrol dan terdata siapa saja yang berangkat dan trevel mana yang memberangkatkan.

Silaturahmi yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan langkah antara kedua lembaga dalam menyelesaikan dokumen yang diperlukan masyarakat saat akan berangkat haji atau umrah sesuai perkembangan peraturan yang berlaku saat ini. []

Berita Lainnya
Jumat, 24 Maret 2017, 22:26

Peserta Antusias Simak Penjelasan Tentang Sistem Aplikasi Satker

Jumat, 24 Maret 2017, 18:04

Kakanwil Buka Pembinaan SMB: Membangun Kesamaan atas Perbedaan

Jumat, 24 Maret 2017, 17:36

Kabag TU Ziarah ke Monumen Islam Asia Tenggara

Jumat, 24 Maret 2017, 17:17

Jelang Jum’at, Kakanwil dan Gubernur Bahas Pelaksanaan Ibadah Haji 1438 H/2017

Jumat, 24 Maret 2017, 14:44

Pemerintah-DPR RI Sepakati BPIH 1438H/2017M Rp 34,8 Juta